Rapat Paripurna DPRD Bangli Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Dua Ranperda Eksekutif
Jbm.co.id-BANGLI | DPRD Bangli menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Dua Ranperda yang diajukan Eksekutif di Ruang Rapat Kantor DPRD Bangli, Selasa, 21 November 2023.
Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika dihadiri juga Wakil Bupati Bangli Wayan Diar, Pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Bangli serta Instansi terkait lainnya.
Pandangan Umum Fraksi-Fraksi yang dibacakan Ni Nengah Dwi Madya Yani memberikan beberapa pendapat. Fraksi Demokrat sangat mendambakan serta mendukung Pendidikan, Kebahagiaan, Kemerdekaan dan Tumbuh Kembang Anak layak diperjuangkan. Fraksi Demokrat yakin semua orang tua berharap anak atau generasi penerus menjadi suputra dan juga sangat setuju kesetaraan hak dan kewajiban laki dan perempuan dengan tetap memperhatikan kodrat alamiah.
Fraksi Demokrat juga mendorong Pemerintah memiliki sistem pembangunan yang berbasis hak anak dengan mengintegrasikan sumber daya pemerintah, dunia usaha masyarakat luas dalam wujud kebijakan dan program untuk terjaminnya hak anak sehingga mereka mampu mengantisipasi berbagai tantangan.
Terkait Pengarustamaan Gender Fraksi Demokrat memandang penting keterlibatannya dalam perencanaan, pelaksanan, pengawasan dan evaluasi kebijakan terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, hukum, pangan dan sosial budaya.
“Adanya residu permasalahan dan potensi yang belum tersentuh dalam isu gender agar dilakukan upaya yang cepat,efektif dsn solutif oleh instansi terkait dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat,” katanya.
Sementara, Fraksi Restorasi Hati Nurani mengingatkan Pemerintah Daerah agar setelah lahirnya Perda ini nanti betul betul dipersiapkan dan didukung anggaran yang cukup untuk menjamin tumbuh kembang anak sebagai aset bangsa.
Menurut Fraksi Hati Nurani, Ranperda Layak Anak merupakan upaya menjadikan bangli sebagai rumah yang nyaman bagi anak anak untuk dapat tumbuh kembang dengan baik,untuk itu dibutuhkan komitmen semua pihak.
Fraksi Golkar mendukung dan mengapresiasi langkah pemerintah dalam membuat Ranperda ini namun ada beberapa masukan yang perlu diperhatikan, diantaranya terus melakukan upaya menurunkan angka stunting, melakukan sosialisasi akibat hukum terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak melakukan sosialisasi akibat hukum terhadap pelaku aborsi dan akibat hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak.
Berkaitan dengan Ranperda Pengarustamaan Gender Fraksi Golkar mempertanyakan langkah langkah strategis apa yang menjadi penekanan baik preventif maupun solutif untuk mengurangi angka kejahatan terhadap perempuan dan anak.
“Kami meminta kepada pemerintah daerah agar menetapkan program yang lebih responsif untuk mengatasi masalah gender termasuk keseriusan dalam penanganan PUG,” jelasnya.
Disisi lain, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi dan menghargai semangat Pemerintah Daerah atas diajukannya Ranperda Tentang Kabupaten Layak Anak dan Pengarustamaan Gender.
“Ini kami anggap sebagai bagian dari semangat jengah dalam upaya untuk bersatu membangun bangli yang lebih baih,Bangli Era Baru,” tutupnya. (surya).
