Korban Bencana Diabaikan, Bupati Donggala Diminta Mundur

JBM, DONGGALA – Carut-Marut penanganan pasca bencana alam gempa dan tsunami di Donggala berujung di gelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di laksanakan di DPRD bersama OPD terkait. beberapa pejabat dari OPD yang terlibat dalam penanganan pasca bencana seperti BPBD, Dinsos, Dinas Perkimtan, Dinas PUPR Kabupaten Donggala bersama Forum Pemuda Peduli Sirenja (FPPS) dan warga korban bencana alam se-Kecamatan Sirenja hadir di ruang sidang utama Gedung DPRD Donggala. Kamis, (13/02/2020).

Rapat dengar pendapat yang pimpin langsung Ketua DPRD Donggala, Takwin berjalan alot dan sempat adu tegang tetap berlangsung dengan tertib dan terkendali. Sejumlah perwakilan warga Sirenja dan korlap FPPS terlihat menyerang dengan ratusan pertanyaan ke para pejabat OPD yang hadir di ruang sidang tersebut. Dan ketuk palu di hantam keras diatas meja sidang dan suara lantang Ketua DPRD Donggala sempat terdengar tinggi, minta agar tetap tertib, tidak gaduh dan menahan emosi.

Warga yang masuk dan memenuhi ruang sidang utama Gedung DPRD Donggala intinya menuntut keseriusan Pemkab Donggala untuk mempercepat realisasi penyaluran Jadup, pembangunan Huntap, penyaluran dana stimulan dan persiapan lahan relokasi pemukiman baru bagi masyarakat yang banjir rob dan terdampak bencana alam pada 28 September 2018 silam.

Menurut Ijal selaku korlap FPPS menjelaskan, kedatangan 200 warga Sirenja ke DPRD Donggala untuk menyampaikan aspirasi kejelasan penanganan korban bencana alam yang belum sepenuhnya terealisasir hingga saat ini. Derita pilu yang dialami warga Sirenja hidup sehari-hari pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami yang memporak-porandakan seluruh kawasan pesisir Sirenja semakin berat.

“Kami hanya ingin menanyakan apa yang dibuat oleh Pemkab Donggala selama ini, apa yang menjadi kendala sehingga terlalu lelet dan hanya menebar janji manis dalam menangani pemulihan kondisi masyarakat pasca bencana alam. Sementara anggaran rehab-rekon sudah dikucurkan oleh Pemerintah RI Tahun 2019 lalu kepada Pemkab Donggala, namun sampai sekarang realisasinya belum jelas.” Terangnya.

Sangat disayangkan lanjut Ical, sikap Pemkab Donggala dibawah kepemimpinan Bupati Kasman Lassa yang dalam proses penanganan korban bencana alam kesannya, tertutup dan birokrasinya bertele-tele. Harusnya ini tidak di buat rumit agar masyarakat tidak semakin susah hidupnya, warga Sirenja hanya ingin kejelasan dan keterbukaan bukan janji manis belaka.

“Kami melihat, proses pendataan dan validasi data terkait korban bencana bertele-tele, birokrasinya diduga sengaja di bikin rumit dan tidak transparan. Kita butuh kejelasan terkait penyaluran dana Jadup, stimulan, santunan duka dan penanganan banjir rob serta relokasi pembangunan Huntap. Jangan selalu beralasan data belum valid dan masih perlu perbaikan, KTP dan KK sudah berkali-kali di fotocopy dan nama-nama hanya dicatat terus.” Terangnya.

Ical juga menegaskan, masih banyak masalah terkait penanganan pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami yang belum di realisasi oleh Pemkab Donggala kepada warga yang menjadi korban, utamanya warga yang bermukim di 9 desa yang berada di sepanjang pantai Sirenja seperti rumah warga yang di terjang banjir rob saat musim gelombang pasang.

“Kondisi warga yang bermukim di sepanjang pantai sudah sangat memprihatinkan, karena kondisi hidupnya dalam bahaya dan serba kesulitan. Belum lagi kebutuhan air bersih yang sulit, warga yang biasa mengandalkan sumur di dalam rumah kini airnya sudah terasa asin akibat rumah mereka terendam air laut,” Ungkap Ijal.

Jadi menurutnya, Pemerintah Kabupaten Donggala jangan hanya pandai berucap janji, tapi realisasinya tidak jelas. Warga penyintas sudah bosan di janji, oleh karena itu Bupati Kasman Lassa jangan hanya pandai pidato dan berjanji kepada masyarakat. Lebih baik perintahkan saja anak buahnya, kepala instansi dan bawahannya untuk bergerak cepat dalam menyelesaikan persoalan yang dialami oleh warga Sirenja.

“Secepatnya untuk memberikan status lahan pembangunan dan menetapkan lokasi yang menjadi lahan relokasi Huntap. Perlu saya tegaskan kepada Bupati, kami warga Sirenja sudah menderita, hidup dalam kondisi yang sulit dan tolong jangan di permainkan demi mencari keuntungan atas derita yang kami alami selama ini, karena hidup di Huntara serasa di neraka.” Terang Ical.

Pada dasarnya tegas Ijal memberi isyarat, warga Sirenja akan menuntut hak-haknya yang selama ini yang belum di penuhi oleh pihak Pemerintah Kabupaten Donggala. Bilamana tuntutan 12 poin tersebut belum di realisasikan pada tahun 2020 ini oleh Pemkab Donggala, maka Kasman Lassa sebagai Bupati Donggala sebaiknya mundur karena dianggap tidak mampu.

“Bila mana tuntutan warga belum di realisasikan dalam waktu dekat di tahun 2020 ini oleh Pemkab Donggala, dalam hal ini tentu Bupati yang harus bertanggung jawab. Artinya Kasman Lassa tidak mampu dan sudah gagal menjadi seorang pemimpin atau kepala daerah, lebih baik dia mundur jadi Bupati Donggala saja.” Pungkas Ijal.

Hal senada di sampaikan oleh seorang warga Donggala yang enggan di sebut namanya, minta kepada Bupati Kasman Lassa agar jangan cuma sibuk mengurusi dan memberi bantuan yang nilainya milyaran melalui dana APBD kepada instansi vertikal yang manfaatnya bukan untuk kepentingan rakyat.

Sementara masih ada kebutuhan rakyat yang mendesak dan sifatnya prioritas yang harus di dahulukan. Bayangkan saja kalau uang milyaran itu disalurkan dalam bentuk Jadup kepada rakyat Donggala yang tertimpa bencana, manfaatnya lebih di rasakan warga secara langsung. Ketimbang memberi bantuan ke institusi lain yang juga diketahui punya anggaran sendiri. Katanya menilai.

Penulis : Darwis

Editor : Lle

admin

See author's posts