Akhir Riwayat USBN

Oleh: Arfanda Siregar
(Dosen Politeknik Negeri Medan/Program Doktor PTK UNP)

MEDAN – JBM.CO.ID – Tahun ini tidak ada lagi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), demikian kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Beliau beberapa kali menyampaikan agar mekanisme Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dikembalikan ke esensi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Sekolah diberi kebebasan mengganti USBN dengan dengan berbagai metode yang lebih holistik, membuat sistem menulis esai, menyusun portofolio, tugas kelompok, atau tugas membuat karya tulis. Apakah berita baik?

Berakhirnya era USBN bertanda berkurangnya satu beban siswa di Indonesia. Siswa di Indonesia terlalu lelah dengan berbagai ujian yang diwajibkan oleh pendidikan nasional agar dapat menyelesaikan setiap jenjang pendidika. Coba saja kita lihat, seorang siswa kelas 12 Sekolah Menengah Atas baru dikatakan selesai setelah melalui ujian akhir semester, USBN, dan UNBK. Padahal tidak ada korelasi antara nilai ujian tersebut dengan masa depan. Seperti masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) idaman. Jika mau lulus, maka harus lulus seleksi masuk PTN, nilai-nilai USBN dan UNBK tak berkaitan sama sekali.

USBN juga tidak menentukan kelulusan siswa, hanya digunakan sebagai pertimbangan kelulusan. Masih ada kriteria lain seperti harus menyelesaikan semua program pendidikan 6 tahun untuk SD, 3 tahun untuk SMP atau memiliki nilai baik untuk karakter, akhlak dan budi pekerti. Selain itu, ada juga sekolah yang menggunakan persentase kelulusan 50% untuk nilai USBN, Ujian Praktek dan Nilai Rapor. Sisanya sebanyak 50% berdasarkan akumulasi nilai yang di dapat siswa selama sekolah. Jadi, tetap saja kelulusan siswa hak prerogatif sekolah karena ada keleluasan menambah nilai hasil USBN agar siswanya lulus.

Seperti halnya UNBK, USBN juga menjadi persoalan krusial di dunia pendidikan nasional. Keberadaannya menjadi momok bagi guru sekolah dan siswa. Bagi guru jelas, bahwa keberhasilan USBN sebagai pertanda ia seorang guru berkompeten dan berkualitas karena mampu mendorong siswa belajar dan sukses mengerjakan soal-soal yang dibuat BNSP (Badan Nasional Standar Pendidikan). Sedangkan bagi siswa sebagai prestise, bukan prestasi sebab nilai USBN bukan menggambarkan prestasi. Tokh, sudah bukan rahasia umum bahwa soal USBN sudah sering bocor dan kunci jawaban beredar sebelum ujian berlangsung.

Praktik tidak jujur pada USBN sudah pernah dibongkar oleh Ombudsman lewat investigasi Tim Pendidikan Penyelesaian Laporan Ombudsman. Investigasi yang dilakukan saat USBN tingkat SMU, SMK dan Madrasah di Jabodetabek pada 20-23 Maet 2019 menemukan sepuluh maladministrasi, antara lain: (1) pendistribusian soal yang dilakukan Pemerintah Daerah tanpa adanya pengawasan ketat dari Kemendikbud sebagai pembuat kebijakan. (2) tidak adanya koordinasi dengan pihak kepolisian dalam proses pengamanan pencetakan dan pendistribusian soal sehingga sering terjadi kebocoran kunci jawaban. (3) pengawas ujian tidak berasal dari sekolah lain, melainkan dari sekolah itu sendiri. Sehingga independensi pengawas sangat meragukan. (4) Kemendikbud tidak melakukan uji kompetensi terhadap para guru yang membuat dan merumuskan soal ujian. (5) ditemukan beberapa sekolah yang tidak memiliki pakta integritas terhadap penggawas untuk menjamin kerahasiaan pelaksanaan ujian. (6) terdapatnya pungutan kepada peserta ujian sebesar Rp 25 ribu yang dilakukan oleh guru untuk bisa memperoleh kunci jawaban USBN.(7) ditemukan sekolah yang menyelenggarakan USBN berbasis komputer dengan menyarankan peserta ujian untuk membawa laptop pribadi, lantaran fasilitas sekolah belum memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan ujian. (8) pengawas ujian sering keluar sehingga peserta ujian bisa melakukan diskusi atau mencontek. Terlebih pada saat ujian itu pengawas membawa dan menggunakan ponsel, sehingga dikhawatirkan kejujurannya. (9) Ombudsman juga menemukan peserta ujian yang membawa ponsel ke dalam ruang ujian. (10) peserta menerima kunci jawaban langsung dari gurunya, dan itu terjadi di salah satu sekolah swasta Madrasah Aliyah.

Hasil investigasi Ombudsman tersebut menjadi penguat dari kebijakan Mendikbud yang ingin mengembalikan ruh atau esensi dari UU Sisdiknas dan Kurikulum 2013. Mengacu Bab XVI tentang Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi di UU 20/2003 tentang Sisdiknas pada Pasal 58 tertulis, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Ini berarti evaluasi atau penilaian hasil belajar siswa dilakukan oleh guru di sekolah terkait.

Kita berharap bahwa tahun 2020 ini semua sekolah bisa merdeka melaksanakan ujian kelulusan siswa tanpa harus didikte oleh dinas pendidikan daerah yang bisa saja mencoba memaksakan pelaksanaan USBN yang tidak lagi memiliki panduan dari BNSP.
Hal tersebu bisa saja terjadi sebab alokasi anggaran untuk USBN sudah dialokasikan di APBD. Bagi dinas terkait, tentu tak ingin kesempatan mengelola dana tersebut hilang percuma sebab kesempatan mendapat tambahan “penghasilan” pun berakhir juga. Jadi, akhir riwayat USBN, merupakan berita buruk bagi mereka.

(M-01)

admin

See author's posts