Bawaslu Pantau Dan Pelajari Mutasi 14 OPD Plt. Bupati Lampung Selatan

3 min read
Spread the love

Lampung Selatan, JBM.CO.ID–Pelaksan tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto melantik Penjabat Sekretaris Daerah (Pj-Sekda) Thamrin, S.Sos sebagai Penjabat di Aula Rajabasa, kantor Bupati setempat, Rabu (15/1/2020).

Selain itu, Plt Bupati Lampung Selatan juga memutasi, melantik dan menyerahkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada 14 pejabat untuk menduduki posisi baru sebagai Plt di 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Terpisah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan memantau dan mempelajari mutasi pejabat di 14 OPD Pemerintah Daerah Lampung Selatan, jelang pelaksanaan pilkada serentak 2020. Berkenaan dengan penegakan peraturan hukum UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2 yang berbunyi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Diketahui bahwa pelaksanaan penetapan pasangan calon (paslon) peserta pemilihan tahun 2020 yaitu tanggal 8 Juli, maka larangan mutasi jabatan enam bulan sebelum penetapan paslon, terhitung pada 8 Januari 2020.

Baca Juga :  Hari Kedua Idul Fitri, Pasien Sembuh Bertambah 240, Positif COVID-19 Bertambah 479 Total Menjadi 22.750 Orang

Saat dikonfirmasi melalui sambungan Handphone (Hp) kepada Awak media, Ketua Bawaslu Lampung Selatan Hendra Fauzi, S.Sos menyampikan berkaitan dengan mutasi dan pelantikan pada 14 OPD Pemerintah Daerah Lampung Selatan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu dari sisi peraturan hukumnya.

“Nanti akan dipelajari dahulu terkait aturannya dan akan dikonsultasikan ke Bawaslu Provinsi Lampung”, kata Hendra Fauzi kepada jurnalis.

Diberitakan sebelumnya, ketua Bawaslu RI Abhan telah menyampaikan himbauan mengingatkan adanya sanksi bila kepala daerah petahana melanggar ketentuan mutasi pejabat berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada. Sesuai Pasal 71 Ayat 5, bila melanggar bisa mendapatkan pembatalan atau diskualifikasi sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, ada pula ancaman pidana penjara paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp6 juta berdasarkan Pasal 190, (7/1) malam.

Baca Juga :  Hadapi Visrus Covid-19, Ketua KWRI Lamteng : Pemerintah Harus Perhatikan Nasip Wartawan

Merespon UU Pilkada tersebut, Bawaslu RI telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SS-2012/K.Bawaslu/PM.00.00/12/2019 tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020 Kepada Bawaslu Daerah yang Melaksanakan Pilkada.

Berikut uraian perubahan posisi pada 14 OPD Pemerintah Daerah Lampung Selatan ;

1. Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Syahroni, SE, MM

2. Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Bibit Purwanto, SP, MM

3. Plt Kepala Bagian Tata Pemerintahan Muhammad Ali, SAN, M.IP

4. Plt Kepala Bagian Kerja Sama, Khoirulloh SE, MM

Baca Juga :  POLRI PEDULI COVID-19: POLSEK GEROKGAK KEMBALI BAGI-BAGI BERAS

5. Plt Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Agus Heriyanto, SH, MH

6. Plt Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat,

Drs. A Kholil S.

7. Plt Kepala Bagian Sumber Daya Alam,

Setiawansyah, AP, M.Si

8. Plt Kepala Bagian Perekonomian, Maturidi, SH

9.  Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Delfarizy, SE, MM

10. Plt Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, Awaludin Wiranto, ST.

11. Plt Kepala Bagian Organisasi, Tirta Saputra, SE, MM

12. Plt Kepala Bagian Umum, Cahyadi, SE, MH

13. Plt Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi, Muhammad Yusup, S.STP, MM

14.  Plt. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah, Muhadi HS, S.Sos, MM. (JBM)

 

Editor ; Seno

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *