Aneh, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka Skandal Korupsi Jiwasraya

2 min read
Spread the love

JAKARTAJBM.co.id – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mempernyakan sikap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang sampai saat ini belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

“Kami selaku pelapor (menilai) gerak lamban Kejagung karena belum adanya tersangka kasus Jiwasraya padahal penyidikan sudah sejak Juni 2019 oleh Kejati DKI yang kemudian diambil alih Kejagung,” kata Koordinator MAKI Bonyamin Saiman melalui keterangan resminya, Senin (06/01/2020).

Baca Juga :  Bongkar Praktik Culas Seleksi FKDM DKI, Ketua PP Jakarta Timur Minta Pansel Dievaluasi

Ia mengaku hari ini akan mendatangi Kejagung dalam rangka menanyakan perkembangan penanganan perkara tersebut.

“Kedatangan kami sebagai syarat melengkapi rencana praperadilan,” kata dia.

Menurut dia, pengawalan dalam penanganan kasus Jiwasraya tersebut perlu dilakukan sejak dini mengingat banyaknya kasus yang mangkrak dalam penanganannya di kejaksaan.

“Seperti kasus cessie Bank Bali dan kredit macet bank Mandiri tahun 2003-2004,” tambah dia.

Baca Juga :  Pengembangan Kasus Suap Proyek, KPK Tahan Mantan Kadis PUPR Lampung Selatan

Dia menjelaskan bahwa setidaknya ada empat orang yang sudah layak ditetapkan menjadi tersangka.

“HR, HP (internal Jiwasraya), HH dan BT (swasta yang diduga menikmati hasil penyimpangan),” ujar dia.

Hari ini, setidaknya Kejagung akan memeriksa lima orang sebagai saksi. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Hari Setiyono menerangkan bahwa kelima orang tersebut akan kembali diperiksa oleh penyidik tipikor di Jampidsus.

Mereka yang diperiksa hari ini, yakni Getta Leonardo Arisanto (Mantan Agen Bancassurance PT Jiwasraya), Bambang Harsono (Mantan Agen Bancassurance PT Jiwasraya), Budi Nugraha (Kadiv Pertanggungan Perorangan dan Kumpulan PT Jiwasraya), Dwi Laksito (Mantan Kepala Pusat Bancassurance dan Aliansu Strategis PT Jiwasraya), dan Erfan Ramsis (Kadiv Penjualan PT Jiwasraya).

Baca Juga :  KUPAS TUNTAS AKREDITASI, Ketua LPJK ; Sudahkah Permen 10 PUPR Sesuai Dengan UU No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi ?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *