Demo Kejagung, HAM Indonesia Desak Novel Baswedan Segera Diseret ke Pengadilan

JAKARTA – JBM.co.id – Desakan agar penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan untuk ditangkap dan diadili kembali terjadi. Novel merupakan tersangka kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dalam perkara ‘sarang burung walet’ di Bengkulu tahun 2004 silam. Waktu itu, Novel sedang menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Bengkulu.

Kali ini tuntutan disampaikan ratusan massa Himpunan Aktivis Milenial (HAM) Indonesia dalam aksi damai di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Minggu, 29 Desember 2019.

Sebelumnya, massa dari Koalisi Masyarakat Penegak Keadilan (KOMPAK) juga menggelar aksi serupa di Kejagung. Mereka juga meminta agar kasus Novel Baswedan dibuka kembali dan dibawa ke Pengadilan.

Pantauan di lapangan, mereka juga membawa poster bertuliskan, ‘Tangkap dan Penjarakan Novel baswedan,’ ‘Novel Baswedan Bukan Malaikat, Tak Boleh Kebal Hukum,’ dan ‘Novel Baswedan Harus Mendekam di Penjara.’ Massa juga terlihat membakar ban bekas di depan pintu masuk Kejagung seraya mengibarkan bendera merah putih.

“Novel Baswedan sang pembunuh harus segera ditangkap dan diadili. Tidak boleh ada yang kebal hukum,” kata Koordinator Aksi, Moh Hafidz Kudsi dalam orasinya di hadapan massa aksi.

“Penjarakan Novel Baswedan,” sahut massa aksi berbarengan.

Dia menyesalkan karena Kejagung telah menghambat proses peradilan kepada Novel Baswedan, yang sudah terbukti melakukan penganiayaan dan pembunuhan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian.

“Tapi sudah 15 tahun berlalu, perkara Novel Baswedan menguap begitu saja. Atau ini bagian dari pembenaran bahwa penegakan hukum di Indonesia hanya ‘tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas’. Ingat, Kejagung tidak boleh melindungi pembunuh,” tegas Hafidz.

“Demi keadilan, tangkap dan jebloskan Novel Baswedan ke dalam penjara,” imbuh dia.

Hafidz curiga ada kongkalikong antara KPK dan Kejagung, sehingga sampai saat ini perkara Novel Baswedan belum juga sudah masuk Pengadilan. Jika dugaan dirinya benar, Hafidz mengaku bahwa hal itu merupakan ancaman serius bagi penegakan hukum ke depan.

“Negara haram hukumnya melindungi penganiaya dan pembunuh. Kejagung wajib segera limpahkan berkas perkara Novel Baswedan ke Pengadilan. Kejagung jangan jadi pengecut,” kata Hafidz.

Padahal kata Hafidz, hasil penyidikan aparat kepolisian dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta barang bukti, rekonstruksi pemeriksaan tempat, adegan terjadinya penembakan dikaki para korban, berkas perkara Novel Baswedan kemudian dianggap lengkap sebagaimana Pasal 138 KUHAP, sehingga berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan.

“Kejaksaan juga menyatakan berkas Novel sudah P21 setelah melakukan pemeriksaan secara rigit dan komprehensif. Kemudian Kejaksaan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu pada 29 Januari 2016 lalu, agar Novel segera disidangkan.”

Tapi JPU ternyata menarik kembali surat tuntutan pada tanggal 2 Februari 2016 dengan dalih mau disempurnakan. Namun, Kejaksaan tiba-tiba mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Nomor B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016 yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu.

Bahkan dalam putusan terhadap gugatan Praperadilan ke PN Bengkulu yang dilayangkan para korban kata Hafidz, mencabut SKPP Kejaksaan karena dianggap tidak memiliki dasar hukum kuat.

PN Bengkulu juga memerintahkan Kejaksaan segera melimpahkan berkas perkara Novel Baswedan ke Pengadilan agar segera disidangkan.

“Jika tak ada respon dari Kejagung, HAM Indonesia akan kembali mendatangi Kejagung dalam massa yang jauh lebih besar,” tandas dia.

admin

See author's posts