JAKARTA – JBM.co.id – Proses seleksi anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DKI Jakarta periode 2019-2024 menuai polemik dan sejumlah kejanggalan. Salah satunya, Panitia Seleksi (Pansel) diketahui meloloskan calon anggota FKDM yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.

Hal ini terbukti karena ada calon anggota yang tetap diloloskan meskipun sudah tidak bertempat tinggal di Jakarta, sekalipun memiliki kartu kependudukan Ibu Kota.

“Sejak awal saya sudah mencium ada yang tidak beres dan janggal dalam seleksi anggota FKDM DKI Jakarta. Karena memang banyak ketentuan dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 yang diabaikan Pansel. Sehingga wajar jika sekarang publik cemas dan mengkritik keras kerja tidak becus Pansel,” kata Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Administrasi Jakarta Timur, Noman Silitonga melalui keterangan resminya seperti diterima JBM.co.id, Sabtu, (21/12/2019).

Selain itu, kata Silitonga, banyak calon anggota yang lolos tidak memiliki track record sebagai tokoh yang dianggap layak menjadi anggota FKDM. Silitonga mengaku mendapatkan banyak aduan dari calon peserta yang merasa menjadi korban diskriminasi Pansel.

Baca Juga :  Cinta Segitiga Kakek-Nenek Berujung Maut

Ia menegaskan, pihaknya akan mengawal masalah ini untuk memastikan bahwa proses seleksi anggota FKDM DKI dilakukan secara prosedural dan profesional berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2006.

“Bagaimana dia bisa melaksanakan tugasnya, jika nyaris tidak pernah bergaul dan berkumpul dengan masyarakat. Belum lagi ada pendaftar yang tempat tinggalnya berpindah-pindah. Ini kan aneh. Makanya sejak awal kita kawal terus proses seleksi FKDM agar tidak terjadi penyimpangan dan nepotisme,” sambung Silitonga.

Ia menegaskan, FKDM sedianya diisi oleh orang-orang yang memiliki ketokohan dan diterima masyarakat. Hal ini ia anggap penting untuk memastikan jika semua kegiatan yang dilaksanakan FKDM bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.

Itulah sebabnya imbuh Silitonga, karakter kepemimpinan, ketokohan dan kompetensi serta rekam jejak harus menjadi ukuran penting yang mesti dipertimbangkan Pansel dalam setiap rangkaian proses seleksi.

Baca Juga :  HUMAS POLRES BULELENG SUMARJAYA: “KASUS MENYERTAKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KEGIATAN POLITIK”

“Jadi Pansel harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam proses seleksi anggota FKDM. Jangan hanya mengedepankan faktor kedekatan, sehingga pendaftar tertentu sengaja diloloskan. Tapi juga pertimbangkan dari sisi ketokohan dan rekam jejaknya selama ini,” kata dia.

Pasalnya, FKDM memiliki tugas dan fungsi yang sangat krusial-strategis dalam membantu pemerintah daerah mencegah potensi timbulnya persoalan di masyarakat, seperti peredaran narkoba melalui upaya penyadaran yang dibingkai dengan pelatihan dan dialog misalnya.

“Padahal FKDM memiliki peran penting dalam mengantisipasi masalah sebelum muncul sebagai masalah. Lalu bagaimana mereka mampu menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya, jika sejak awal proses seleksi terhadap anggota FKDM sudah catat etik dan cacat hukum,” sesal dia.

Tugas penting lainnya kata dia, FKDM harus mampu merawat persatuan dan kesatuan masyarakat di wilayah DKI Jakarta.

“Tetapi karena proses yang tidak beres, saya pesimis mereka bisa menunaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik,” imbuh dia.

Baca Juga :  Ketua DPC GNPK OKU TIMUR JADI KORBAN PENGANIYAAN

Evaluasi Pansel

Dengan demikian, ia meminta agar Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta segera mengevaluasi kerja Pansel yang disinyalir banyak masalah. Kata dia, masih ada waktu dan kesempatan untuk memperbaiki dan menyelesaikan semua persoalan yang berhubungan dengan proses seleksi.

“Kalau perlu harus ditunda untuk mengevaluasi kerja Pansel. Jangan sampai anggota FKDM diisi orang yang bermasalah secara etik dan hukum, karena tidak melalui proses seleksi yang profesional.”

“Patut diingat bahwa kerja FKDM sangat strategis dalam mencegah berbagai potensi munculnya persoalan yang terjadi di masyarakat. Apalagi tantangan yang dihadapi Ibu Kota masalahnya lebih ruwet dan kompleks dibandingkan daerah lain. Sehingga Pansel harus mempertimbangkan aspek tersebut untuk memilih orang yang ditugaskan sebagai anggota FKDM,” tandas dia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here