Kasus Korupsi Pengadaan Kapal, Kejagung Diminta Segera Tetapkan Tersangka

JAKARTA – JBM.co.id – Front Nelayan Indonesia (FNI) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal dan mesin kapal perikanan, pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2016 yang lalu.

Mereka menilai sistem pengadaan proyek tersebut sejak awal sudah bermasalah, sehingga mengakibatkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, Kejagung diketahui sudah melakukan pemeriksaan kepada lima orang saksi. Mereka adalah Syarif Wijaya, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2016. Ia diperiksa beberapa kali terkait proses perencanaan pengadaan mesin kapal perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kemudian Direktur Pengembangan Sistem e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Emin Adhy Muhaimin; Direktur PT Agility Internasional Secure Building, Juniati; Direktur CV Apriyanto Jaya Utama, Yeni Lucia Djamilu dan Direktur PT Panama Muda Cargo Elviana, Elviana Achdiyah.

Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI), Rusdianto Samawa mengatakan hasil pemeriksaan penyidik, unsur tindak pidana korupsi akan dianggap terpenuhi apabila dua alat bukti sudah bisa didapatkan.

Apalagi sepanjang pemeriksaan saksi dan alat bukti tersebut sudah terpenuhi sehingga Kejaksaan Agung sudah bisa menetapkan tersangkanya secara cepat.

“Kejaksaan Agung jangan terlalu lama menetapkan tersangka pengadaan mesin kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan,” kata dia beberapa waktu.

Menurut dia, pengadaan mesin kapal perikanan jumlahnya mencapai 1.445 unit dengan Pagu Anggaran sebesar Rp271.409.030.000.

Dimana terdapat 13 unit mesin kapal senilai Rp1.060.996.200, terpasang pada kapal yang belum selesai pembangunannya dan berada di galangan tanpa kontrak di tahun 2017.

“Akibat pembatalan kontrak kapal, masih terdapat 13 unit mesin kapal senilai Rp1.060.996.200 yang ditahan pihak galangan karena mesin tersebut sudah dipasang pada kapal yang sedang dalam tahap pembangunan, meskipun kontraknya telah dilakukan addendum pengurangan atas mesin yang telah terpasang tersebut,” tegas dia.

Namun pihak Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak membuat perikatan dengan pihak galangan di tahun 2017.

Selain itu kata dia, diduga ada mark up harga dalam pengadaan mesin kapal perikanan pada saat proses e-Katalog.

“Penyidik Kejagung juga harus periksa Menteri KKP sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan mesin kapal tersebut. Kejagung juga harus segera menetapkan tersangka atas dugaan korupsi pengadaan mesin dan kapal di KKP,” ucapnya.

Ia mengatakan perkara dugaan korupsi pengadaan mesin kapal ini melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

admin

See author's posts