Connect with us

Berita

Indeks 62% Infrastruktur Pembangunan Di Bandar Lampung Dinilai Sangat Baik

Published

on

Bandar lampung, JBM.CO.ID–Survei dan Monitoring Infrastruktur di wilayah kota Bandar Lampung telah selesai dilaksanakan oleh Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM) dimulai dari bulan agustus sampai dengan bulan desember 2019 pada 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas PUPR Bandar Lampung, Dinas Pendidikan dan kebudayaan dan Dinas Perdangan Bandar lampung.

Hasil Survei dan Monitoring tersebut diterima langsung oleh walikota Bandar Lampung, Drs.Herman HN,MM, Kadis P & P, Ir. Daniel Marsudi, Kadis Perdagangan Adiansyah, SE, MM, sekretaris Dinas PU “Joko Purnomo (Senin,02/12/2019)

Foto : Kepala Dinas P & P Ir Daniel Marsudi

Dari hasil survei tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.Hasil penilaian visual akhir secara keseluruhan pada survei dan Monitoring pembangunan Infrastruktur tahun 2019, bahwa nilai interpretasi infrastruktur 61,18 %, Kualitas Infrastruktur Sangat baik, Indeks 62 %, score 3,991 dengan respons alternatif baik.

2.Dinas PUPR Bandar Lampung, nilai Interpretasi Infrastruktur 64,45 % , kualitas Infrastruktur “Sangat Baik, Indeks 69,49 %, score 11.569 dengan respon alternatif baik

Baca Juga :  TAHUN DEPAN CALON PENGANTIN WAJIB SERTIFIKASI. TIDAK LULUS DILARANG NIKAH

3.Pekerjaan fly over, nilai interpretasi infrastruktur 52,95 % , kualitas infrastruktur “Sangat sesuai, Indeks 58,74 %, score 1.149 dengan respon alternatif cukup baik

Foto : Sekretaris Dinas PUPR Joko Purnomo

4.Dinas P & P Bandar Lampung, nilai interpretasi infrastruktur 59,6 % , kualitas Infrastruktur “Sangat baik , Indeks 61,09 %, score 6.803 dengan respon alternatif baik

5.Dinas Perdagangan, nilai interpretasi infrastruktur 77,4 % , kualitas Infrastruktur “baik, Indeks 81,08 %, score, 296 dengan respon alternatif sangat baik.

Foto : Kepala Dinas Perdagangan Adiansyah, SE, MM

Keterangan data di atas menjelaskan, indikator nilai interpretasi infrastruktur merupakan penilaian prosentasi teratas atau perolehan nilai dasar terbesar terhadap hasil-hasil nilai lainya, yang menunjukan penilaian kualitas infrastruktur yang terdiri dari, Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Gedung, Ketepatan Penyelesaian Pekerjaan.

Sementara indikator nilai indeks deskritif merupakan penilaian dengan menggunakan model skala likert untuk mengetahui nilai bobot, score dan indeks pada model penilaian Interpretasi. yang terdiri dari : Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Gedung, Ketepatan Penyelesaian Pekerjaan,
lalu pekerjaan fly over terdapat ; pekerjaan persiapan, pekerjaan pondasi, pekerjaan badan jalan/aspal, ketepatan penyelesaian pekerjaan. (* lihat tabel lebih lengkap)

Tabel *

Ashari Hermansyah, dewan direktur Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM), mengatakan,
“ survei yang dilakukan dengan metode Purposive Sampling, adalah teknik penelitian dengan menggunakan kriteria yang telah dipilih, sebanyak 29 sampel pekerjaan infrastruktur pada dinas PUPR bandar lampung, 15 sampel pekerjaan infrastruktur pada dinas P & P bandar lampung dan 1 sampel pekerjaan pada Dinas Perdagangan, terangnya.

Baca Juga :  Tanda Tangan MoU Bupati - Dandim Kendari, TMMD 108 Konkep Di Mulai

“ Meskipun disaat dilakukan survei terdapat pekerjaan yang kurang sesuai speksifikasi, namun pada pelaksanaanya mengedepankan Toleransi dugaan Penyimpangan, yang berarti ketika kami sampaikan teguran kepada Instansi terkait, ada langkah-langkah tertentu yang lakukan pelaksana atau pun konsultan pengawas untuk melakukan perbaikan-perbaikan”, pungkasnya.

Sementara Kepala Dinas P&P Ir. Daniel Marsudi ” saat dikonfirmasi mengatakan, kedepan pembangunan infrastuktur akan lebih baik lagi, dan mengedepankan informasi publik agar lebih transparan, dan bagi pihak-pihak terkait yang melakukan sosial control untuk memberikan masukan positif dan saling bersinergi, ucapnya.

Baca Juga :  POLITIK: KAJI KENAIKAN PARLIAMENTARY THRESHOLD JADI 7 %, DPR REVISI UU PEMILU

Hal senada yang disampaikan kepala dinas perdagangan, Adiansyah,SE,MM “Semoga hasil pembangunan pasar tersebut bermanfaat bagi pedagang dan masyarakat umum, katanya.

Ashari hermansyah menambahkan, pelaksananaan hasil survei dan monitoring tahun 2019 memberikan beberapa catatan sebagai rekomendasi diantaranya;
1. Mengedepankan persaingan yang sehat dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang pengadaan barang/jasa untuk menghindari praktek-prektek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) demi tercapainya Pemerintahan Daerah yang baik, bersih dan berwibawa (Good goverment and Clean Goverment)
2. Diharapkan Kedepanya lebih baik lagi pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta memperhatikan pelaku usaha kecil untuk pemerataan agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan Daerah khususnya kota Bandar Lampung.
3.Dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang tentang Informasi Publik, yang berhubungan dengan informasi pekerjaan infrastruktur, maka diharapkan kedepanya lebih transparan memberikan informasi yang jelas dan terperinci pada papan Nama atau Plang Proyek pekerjaan.
4. Penggunaan anggaran kedepanya agar lebih efektif, efesiensi dan tepat sasaranya peruntukannya.sambungnya. (jbm)

EDITOR : Seno Aji

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

NEW NORMAL: KESEHATAN MENTAL SALAH SATU ANCAMAN MASYARAKAT SELAMA PANDEMI COVID-19

Published

on

By

Foto JBM.co.id Danu: LAAGI berencana gelar pengobatan gratis

PALEMBANG-JBM.CO.ID – Kesehatan mental menjadi salah satu dampak yang mengancam masyarakat selama pandemi COVID-19 Berlangsung. Terutama masyarakat baik di Indonesia maupun di negara lain di dunia yang menjalani masa karantina berpotensi mengalami gangguan.

Karantina, kematian, kemiskinan, dan kegelisahan akibat pandemi COVID-19 memicu krisis gangguan mental yang serius.

Pandangan itu disampaikn oleh Sukma Hidayat atau akrab disapa Bung Sukma yang juga sekaligus Ketua Umum Lintas Aktivis Antar Generasi Indonesia (LAAGI). Kata Bung Suksma, dari beberapa hasil investigasi di masyarakat, bahwa saat ini masyarakat enggan melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit dan tempat berobat lainnya.

Baca Juga :  PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERSUMBER DARI DANA DESA TA 2020 GUNUNG SANGKARAN KAB.WAY KANAN MULAI DIREALISASIKAN

Maka itu aksi safari kesehata atau pengobatan gratis bagi masyarakat yang digelar LAAGI sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Maka itu, Bung Sukma berharap kegiatan pemeriksaan dan pengobatan gratis untuk masyarakat ini sedikit membantu pemerintah dalam membangkitkan mental masyarakat.

Sementara itu Ibrahim Adha, ketua pelaksana kegiatan, Selasa (11/8/2020) mengatakan pada saat audiensi di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya dan Rumah Sakit Siti Fatimah bahwa kegiatan ini sebagai wujud aksi dan upaya mengkampanyekan akan pentingnya hidup sehat.

Baca Juga :  Ibu Kapolri Hadir Dan Ikut Berfoto Selfie Di Stand Pameran BNN RI

Senada dengan Ibrahim Adha, Riska Johanes sebagai Sekretaris Pelaksana mengatakan kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 19-24 Agustus 2020 ini diharapkan mendapatkan dukungan support dari RS Siloam Sriwijaya dan RS Siti Fatimah dalam menyediakan tenaga medis baik dokter maupun tenaga perawat.

Okta Priandy Ketua IKA UKMC juga menambahkan, “Untuk saat ini kita juga sudah ada tenaga sukarelawan dari beberapa Mahasiswa keperawatan dan kebidanan dari beberapa Universitas dan Akademi.”

Audiensi yang berlangsung di RS Siloam Sriwijaya diterima langsung oleh Direktur Medis dr. Anton, Direktur Keperawatan Benedikta dan Bagian Promosi dan Humas. Direktur Media RS Siloam Sriwijaya mengapresiasi kegiatan ini karena saat ini perlu diberikan dedikasi kepada masyarakat bahwa yang terjangkit wabah Corona bukanlah sebuah aib. “Dan kita tim medis juga masyarakat harus berlaku jujur. Sebelum menutup Audiensi Direktur Medis RS Siloam Sriwijaya akan membicarakan pada pihak manajemen dan pada prinsipnya siap mendukung kegiatan ini,” papar Anton.

Baca Juga :  Antisipasi Lonjakan Pasien, Menara 8 dan 9 Wisma Karantina Pademangan Disiapkan

Hal senada disampaikan oleh Wakil Direktur RS. Siti Fatimah bahwa akan membicarakan kepada Direktur dan prinsipnya mendukung kegiatan positif ini.

Penulis: Ril/Danu
Editor: Francelino

Continue Reading

Berita

BUPATI BULELENG MINTA MASYARAKAT TERTIB URUS PERIZINAN

Published

on

By

Foto JBM.co.id/Francelino: Satpol PP Buleleng sedang menyegel pembangunan vial di Sembiran

SINGARAJA-JBM.CO.ID – Bupati Buleleng, Bali, Putu Agus Suradnyana, ST, meminta seluruh masyarakat ataupun investor untuk tertib mengurus perizinan. Pengurusan perizinan diperlukan untuk memperlancar segala bentuk usaha ataupun bangunan yang akan dibangun sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Arahan tersebut diungkapkannya menanggapi adanya tower seluler yang disegel dan pengerjaan hotel/villa yang di stop karena belum melengkapi izin, Selasa (11/8/2020).

Baca Juga :  MUTASI DI BULELENG: KARIAMAN DAN DEWI CAPUT TUKAR POSISI, GUNAWAN PIMPIN BAPPEDA

Bupati Agus menjelaskan, dengan tertib melakukan pengurusan perizinan, masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya permasalahan di kemudian hari. Sebaba dalam regulasi (Perda) pun sudah jelas kepada masyarakat agar mengurus perizinan sesuai dengan kebutuhan dan aturan regulasi yang ada. Seperti izin usaha atau izin mendirikan bangunan. “Ini sangat diperlukan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) juga akan memberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Baca Juga :  Tanda Tangan MoU Bupati - Dandim Kendari, TMMD 108 Konkep Di Mulai

Kata dia, tertibnya masyarakat mengurus perizinan sebelum mendirikan usaha ataupun melakukan suatu hal yang berdasarkan aturan membutuhkan izin dari pemerintah. Selain itu, beberapa aspek seperti aspek lingkungan yang sangat mendasar akan dipertimbangkan dalam izin yang dikeluarkan.

“Aspek-aspek lainnya juga dipertimbangkan seperti aspek lingkungan dalam izin yang dikeluarkan. Jika suatu usaha atau pendirian bangunan tidak dilengkapi izin, ya saya minta untuk diberikan sanksi. Itu sudah regulasi,” ujar Agus.

Baca Juga :  Tanamkan Solidaritas dan Loyalitas Kader, AMPG Lampung Gelar Family Gathering 2020

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Berita

SATPOL PP BULELENG SEGEL TOWER DI BANYUNING DAN VILA DI SEMBIRAN

Published

on

By

Foto JBM.co.id/Francelino: Satpol PP Buleleng sedang menyegel tower di Banyuning

TEJAKULA-JBM.CO.ID – Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Buleleng mulai bernyali. Kali ini lembaga “penerbit izin” itu mulai tidak kompromi terhadap bangunan bodong alias bangunan liar.

Seperti Selasa (11/8/2020), DPMPTSP atau lebih disebut Dinas Perizinan diback-up Satpol PP Kabupaten Buleleng, Bali, melakukan penyegelan terhadap satu tower seluler di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng dan penghentian pengerjaan hotel/villa di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula.

Baca Juga :  MUTASI DI BULELENG: KARIAMAN DAN DEWI CAPUT TUKAR POSISI, GUNAWAN PIMPIN BAPPEDA

Menurut Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan A DPMPTSP Buleleng, Ir. Ida Komang Sudita, tower seluler yang disegel tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sedangkan untuk pengerjaan hotel/villa yang dihentikan di Desa Sembiran, sebelumnya sudah mengajukan permohonan IMB, namun masih dilakukan penangguhan karena tidak sesuai dengan rencana pembangunannya.

“Izin tanah yang diajukan sebesar 86 are, tapi bangunannya kecil sekali. Ada laporan juga luas tanah keseluruhannya sebesar 35 hektar, rencana pembangunannya belum sesuai,” ungkapnya.

Baca Juga :  PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERSUMBER DARI DANA DESA TA 2020 GUNUNG SANGKARAN KAB.WAY KANAN MULAI DIREALISASIKAN

Ditemui di lokasi yang sama, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buleleng, Drs. I Putu Artawan mengatakan tindakan penyegelan ini tentu sudah sesuai dengan regulasi yang ada. DPMPTSP Kabupaten Buleleng sudah memberikan surat teguran sebanyak dua kali terhadap pemilik bangunan dan tower, namun tidak juga diindahkan. Sehingga dilakukan penyegelan sebagai bentuk pembinaan. Jika tidak diindahkan lagi, sesuai dengan regulasi akan dilakukan tindakan pembongkaran.

Baca Juga :  Tanamkan Solidaritas dan Loyalitas Kader, AMPG Lampung Gelar Family Gathering 2020

“Saya ingatkan setiap pelaku usaha sebelum melakukan usahanya harus mengantongi izin sebelum lanjut ke pembangunan dan operasional. Untuk yang dilakukan penyegelan, jika izin sudah dilengkapi nanti juga kami akan buka penyegelannya, Ini hanya pembinaan saja,” pungkasnya.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Trending