Berita

Serap Pendapat RUU KUHP Dan Pemasyarakatan, Waka DPR Azis Syamsuddin Gelar FGD Di Padang

jbm.co.id, Sumatera Barat- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus melakukan sosialisasi RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan. Hal ini untuk mendiskusikan dan meminta pandangan kepada seluruh elemen terhadap 14 pasal yang dianggap krusial beberapa waktu belakangan.

Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan, Azis Syamsuddin, mengakui pihaknya masih perlu melakukan sosialisasi dan diskusi sebelum melakukan pengesahan RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan.

“14 pasal krusial perlu kita diskusikan dari seluruh elemen, baik itu masyarakat, kelompok Badan Eksekutif Mahasiswa dan sebagainya,” ujar Azis usai sosialisasi RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan di Polda Sumbar, Jumat (29/11/2019).

Baca Juga :  Ketua Umum BPI KPNPA RI Tubagus Rahmad Sukendar Apresiasi Perjuangan Dakwah Ustad Guntur Bumi Hingga Menjadi Sosok Terkenal dan Meraih Gelar Doktor

Ia mengatakan sampai saat ini pihaknya telah melakukan sosialisasi ke beberapa daerah di Indonesia. Padang menjadi kota kesembilan yang dikunjunginya. Sosialisasi kali ini diikuti unsur Kemenkumham, Polri, TNI hingga perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa di Sumbar.

“Setelah diskusi dan sosialisasi baru bisa dilakukan pengesahan. Sekarang belum ditentukan tanggal pengesahan. Perlu kesiapan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM kemudian lembaga DPR dan lembaga terkait,” katanya.

Foto : Dok. wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin

Azis mengharapkan setelah sosialisasi di Sumbar, tidak ada lagi pro dan kontra tajam usai RUU disahkan. Pihaknya sendiri akan menggelar sosialisasi ke 34 provinsi.

“Kami harap diskusi ini melahirkan solusi. Kami mengharapkan Pak Kapolda membantu sosialisasi ini dengan diskusi bersama mahasiswa dan kelompok masyarakat di wilayah Sumbar,” jelasnya.

Baca Juga :  KPU Kota Bandar Lampung siap lantik PPS sesuai protokol kesehatan Covid 19

Cukup banyak masukan-masukan datang dari unsur Kepolisian, TNI maupun Badan Eksekutif Mahasiswa terkait RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan. Masukkan tersebut akan ditampung dan akan dibahas kembali.

“Nanti dibahas, masukkan dari Polisi kita bahas dengan Kapolri masukan TNI kita bahas dengan Panglima dan Menhan,” tuturnya.

Sementara itu, Kapolda Sumbar, Irjen Pol Fakhrizal, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti untuk ikut melakukan sosialisasi. Ia akan segera mengadakan diskusi kelompok terarah bersama seluruh unsur elemen masyarakat.

Baca Juga :  Rp. 700 Triliun untuk 209 Proyek di Jawa Barat

“Kami tindaklanjuti, kami sudah sepakat dengan Pak Wakil Ketua DPR. Sekembalinya beliau kita sepakati adakan FGD (Fokus Group Discussion), masukan apa kita tampung,” katanya. (jrk.id)

Editor : Seno Aji.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also
Close
Back to top button
%d blogger menyukai ini: