Hari Ini KPK Panggil Menteri-Menteri Bandel Presiden Jokowi

2 min read
Spread the love

JAKARTAJBM.co.id – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang meminta Plt Deputi Penindakan KPK, Panca Putra Simanjuntak untuk memanggil sejumlah menteri yang mengabaikan rekomendasi KPK pada hari ini.

“Pak Panca, kamu panggil mereka. Pasti sudah ada di kepala kamu. Panggil besok!” ujar Saut saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, (27/11/2019).

Baca Juga :  Terima Bantuan untuk Atasi Pandemi Covid-19 dari Partai Gerindra Lampung, Gubernur Arinal Doakan Gunadi Ibrahim Segera Pulih

Saut juga meminta kepada Direktur Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan untuk membuat daftar menteri tersebut.

“Pak Pahala, please, nanti bikin daftar itu ya. Saya menyebutnya menteri yang bandel, di depan bilang iya iya, tetapi di belakang tidak melaksanakan rekomendasi,” ujar Saut tanpa merinci menteri mana yang dimaksud.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif blak-blakan menyebut setidaknya ada dua kementerian yang pernah mengabaikan rekomendasi KPK, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Baca Juga :  dr. Reisa ; Menuju Zona Aman COVID-19, Simak Langkah Penting Berikut Ini

Laode mencontohkan bahwa ada sedikitnya 10 izin tambang di Indonesia, dimana 60% diantaranya adalah ilegal.

Namun, hingga saat ini Kementerian ESDM tidak merespons hasil temuan KPK itu.

“Padahal mereka punya PPNS, tapi sampai hari ini tidak ada satu kasus pun yang diselidik,” ujar Laode.

Selain ESDM, Laode juga menyebut Kementerian ATR/BPN mbalelo. Menurut Laode, KPK pernah merekomendasikan sejumlah lahan yang merupakan hak guna usaha (HGU) untuk dibuka, karena sudah ada keputusan pengadilan tertinggi. Namun, sampai saat ini tidak dibuka untuk umum.

Baca Juga :  Viral Si Miskin Tularkan Penyakit, Yuri Contohkan ART Mondar-mandir Naik Angkot ke Rumah Majikan

Dia juga mengeluhkan terkait kebijakan satu peta nasional atau one map policy yang hingga saat ini tidak dibuka.

“Bahkan saya sampaikan di sini, yang siap itu baru Kalimantan Tengah, itu pun masih rekonsiliasi, tidak ada petanya. Apakah kami sudah instruksikan dan rekomendasikan. Sudah,” kata Laode.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *