Di Depan Komisi III DPR, KPK Mengadu Merasa Tidak Dihargai
2 min read
JAKARTA – JBM.co.id – Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengatakan bahwa banyak rekomendasi yang diberikan lembaganya kepada sejumlah instansi tidak dilaksanakan.
“Ini penting sekali dikerjakan parlemen untuk mengawasi hasil rekomendasi yang disampaikan oleh KPK. Ada yang diikuti, ada yang tidak diikuti, bahkan ada yang tidak diindahkan,” kata Syarif saat rapat kerja KPK dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/11/2019).
Syarif pun mencontohkan misalnya KPK pernah merekomendasikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak memasang flow meter di pipa untuk mengukur berapa lifting minyak dan gas di Indonesia.
“Kami sudah bilang itu tidak boleh karena itu tidak akan efektif berdasar kajiannya, tetapi tetap dilaksanakan juga,” ujar Syarif.
Selain itu kata Syarif, izin pertambangan di Indonesia sekitar 10 ribu, dan 60% diantaranya adalah ilegal. Tapi tegas Syarif, sampai saat ini mereka tidak pernah ditindak.
“Ada yang dihukum? Tidak satupun yang ada (dihukum). Bahkan, dari ESDM misalnya untuk tambang ilegal saja padahal mereka punya PPNS (penyidik pegawai negeri sipil), sampai hari ini tidak ada satupun kasus yang diselidiki,” beber Syarif.
“Padahal jelas sekali yang tidak bayar jaminan reklamasi banyak, yang tidak menutup lubang tambang banyak,” tambahnya.
Syarif mengaku KPK juga merekomendasikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar menyampaikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada publik. Tapi rekomendasi itu sampai saat ini juga tidak dilaksanakan.
“Saya terus terang kadang agak merasa tidak dihargai, termasuk oleh bapak (dibilang dalam) pencegahan KPK tidak pernah melakukan apa-apa. We do a lot,” jelasnya.
