JAKARTABERITATERKINI.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku menerima surat dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar yang berisi penjelasan tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi, dalam kasus suap proyek di Kementerian PUPR, karena sedang memiliki sejumlah kegiatan sampai 23 Desember dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR.

“Surat yang terakhir disampaikan itu yang bersangkutan mengirimkan daftar kegiatan pimpinan DPR RI, daftar kegiatan itu full sampai 23 Desember,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Rabu, (27/11/2019).

Febri menegaskan bahwa KPK masih akan melakukan pengecekan apakah alasan yang disampaikan Muhaimin benar.

Febri memastikan KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan untuk Muhaimin. Namun, tanggal pemanggilan belum ditentukan.

Sebelumnya, Cak Imin dipanggil untuk diperiksa KPK sebagai saksi pada 19 November 2019. Ia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka, pengusaha Hong Arta John Alfred. Namun, Wakil Ketua DPR ini tak memenuhi panggilan tersebut.

Pemeriksaan terhadap Muhaimin ini dilakukan setelah KPK menemukan kesaksian baru mengenai aliran duit korupsi proyek jalan di PUPR. Adalah pengakuan eks politikus PKB Musa Zainuddin yang membeberkan dugaan aliran dana ke sejumlah petinggi PKB.

Musa dihukum sembilan tahun penjara karena terbukti menerima suap Rp7 miliar untuk meloloskan proyek infrastruktur Kementerian PUPR di Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2016. Uang itu berasal dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir.

Dari dalam penjara, mantan Anggota Komisi Infrastruktur DPR ini mengirimkan surat permohonan Justice Collaborator ke KPK pada akhir Juli 2019. Surat itu membeberkan dugaan aliran duit kepada petinggi PKB.

6 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here