Tak Perlu Dengki, Ahok Layak Kok Jadi Bos BUMN

JAKARTA – JBM.co.id – Koodinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok layak menjadi bos BUMN.

Dia beralasan, Ahok sudah memenuhi syarat peraturan perundang-undangan untuk masuk ke dalam dewan direksi atau komisaris BUMN.

“Ahok tidak punya kendala hukum apapun untuk untuk masuk ke dalam Dewan Direksi atau Komisaris BUMN. Jadi, pemerintah atau Menteri BUMN tidak boleh ragu dengan keputusannya memilih Ahok,” ujar Petrus di Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Soal posisinya di PDI Perjuangan, ia mengatakan bahwa Ahok hanya kader biasa.

“Semua persyaratan untuk menjadi anggota dewan direksi dan/atau komisaris BUMN, sangat lengkap ada dalam diri Ahok, karenanya tidak menjadi halangan secara hukum dan politik bagi Ahok untuk dipercaya menduduki jabatan sebagai direksi maupun komisaris BUMN,” tandas dia.

Ia menyarankan agar pemerintah tidak perlu merespon pihak yang menolak Ahok sebagai bos BUMN.

“Selain itu sebagai warga negara Ahok punya hak yang tidak pernah dicabut oleh kekuasaan manapun termasuk oleh kekuasaan pengadilan melalui sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang mencabut hak hukum Ahok,” terang dia.

Dia curiga pihak-pihak yang selama ini gencar menolak ada misi politik tertentu, bukan karena kompetensi dan kemampuan Ahok.

“Karena itu pemerintah teruskan saja memproses pengangkatan Ahok masuk dalam dewan direksi atau lomisaris, terlebih-lebih karena dukungan politik dari banyak pihak cukup memberi legitimasi bagi pemerintah termasuk menteri BUMN mengangkat Ahok membenahi BUMN dan badan-badan lainnya,” imbuh dia.

Masyarakat, kata Petrus, tidak boleh mengaitkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara tindak pidana penistaan agama yang menjerat BTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP. Pasalnya, tindak pidana penistaan agama yang dituduhkan kepada BTP tidak pernah dijadikan syarat secara limitatif oleh Peraturan Menteri BUMN No. 3/BUM/02/2015, untuk menempatkan seseorang menjadi Direksi dan Komisaris BUMN.

“Hentikanlah budaya mempolitisasi dan mengkriminalisasi nasib seseorang dengan membawa perasaan iri dan dengki pribadi ke dalam ruang publik dan atas nama publik,” pungkas Petrus.

admin

See author's posts