Punya Rekam Jejak ‘Kotor’, Marwan Batubara Pesimis Ahok Bisa Bereskan Masalah BUMN

2 min read
Spread the love

JAKARTAJBM.co.id – Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara ikut menolak Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai bos BUMN.

Ia beralasan bahwa sampai saat ini Ahok masih memiliki sejumlah masalah hukum yang belum selesai dipertanggung jawabkan kepada publik. Salah satunya soal pembelian lahan RS Sumber Waras.

“Saya ingin kasus hukum ini ditindak lanjuti. Semua lambaga negara penegak hukum mengatakan bahwa mereka bukan mengusut kasus dugaan korupsi Ahok tapi mencari alasan melindungi Ahok. Salah satunya Sumber Waras. Kasus ini buktinya sudah lebih dari 3 bukti, termasuk yang ditemukan BPK. Itu pun diabaikan. KPK bilang Ahok tidak punya niat jahat,” ujarnya di Pulau Dua Resto, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Baca Juga :  DPR Sambut Baik Rencana Pemerintah Revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Selain itu kata dia, pembangunan Simpang Susun Semanggi juga bermasalah. Pasalnya rencana pembangunan tersebut tidak pernah dibahas dengan DPRD DKI Jakarta.

Hal itu dikarenakan dana yang digunakan merupakan dana CSR dari kompensasi atas kelebihan koefisien luas bangunan (KLB) dari PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang, Mori Building Company. Nilai proyeknya mencapai Rp 345,067 miliar.

Baca Juga :  WAGUB COK ACE APRESIASI KONSER MUSIK 'DRIVE IN' PERTAMA DI BALI

“Saya jelaskan supaya ini fair. Jangan kita bicara hal objektif lalu dikira bicara politik,” terangnya.

Dengan rekam jejak Ahok yang bermasalah, ia tidak yakin Ahok bisa membereskan masalah BUMN.

“Kala dikatakan Ahok ingin bersih-bersih karena di BUMN banyak mafia. Kalau mau menyapu halaman secara bersih gunakanlah sapu yang bersih. Tapi kalau sapu belepotan banyak kotoran ya tidak bisa,” tuturnya.

“Kalau Ahok diduga belepotan berbagai kasus korupsi, saya duga justru banyak orang yang lebih terkontaminasi atau bahkan ada dugaan melanggengkan mafia yang ada,” tambahnya.

Baca Juga :  KPK Lakukan Penahanan Tersangka TAG, Kaitannya Dalam Perkara Pengangkutan Bidang Pelayaran

Dia menegaskan bahwa alasan penolakan dirinya kepada Ahok jadi bos BUMN, bukan masalah politik, tetapi karena didasari oleh alasan objektif.

“Kami imbau yang mendukung Ahok agar hatinya terbuka. Karena ada tanggung jawab sosial. Sikap mendukung ahok membabi buta itu salah dan melanggar konstitusi,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | W2B by JBM.CO.ID.