Hukum

FPD DPR RI; Komisioner KPK Mengajukan Permohonan Judicial Review Ke MK Atas Revisi UU KPK,Bagaimana Pendapat Anggota Komisi III?

Jakarta-JBM.CO.ID–Tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Agus Rahardjo, Laode M. syarif dan Saut Situmorang secara pribadi-pribadi, mengajukan judicial review Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Kontitusi (MK).

Menurut Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, dalam perspektif Negara Hukum Indonesia setiap Warga Negara Indonesia mempunyai hak dijamin oleh UUD 1945, yang dikenal dengan Hak Konstitusional, termasuk kemungkinan pelanggaran hak konstitusional akibat berlakunya UU 19 Tahun 2019.

“Sikap yang layak dihargai dan dihormati, atas upaya hukum yang dilakukan oleh tiga Orang Komisioner KPK dalam kapaitasnya selaku pribadi dengan melakukan judicial review dan memperjuangan hak konstitusionalnya sebagai akibat diundangkannya UU 19 Tahun 2019”kata Didik saat ditemui di Komplek Parlemen di Senayan.

Didik juga mengatakan bahwa langkah dan upaya ini akan diuji oleh hakim MK dalam persidangan MK yang terbuka untuk umum.

“Biarkan hukum berjalan, biarlah keadilan menemukan jalannya. Kita hormati pemohon, kita hormati proses hukum yang berjalan. Kita percayakan sepenuhnya kepada proses, mekanisme dan keputusan hakim MK” ujar Didik

Lebih lanjut Ketua Umum Karang Taruna Nasional ini, menghimbau, apapun hasilnya, apapun keputusannya tentu menjadi keputusan yang terbaik buat bangsa, dan semua pihak harus menjunjung tinggi dan tidak ada standing lain kecuali menjalankan putusan itu, karena putusan MK sifatnya Final dan Mengikat.

“Namun demikian, mengingat bahwa tiga Orang Komisioner KPK ini di satu sisi sebagai pemohon, dan di sisi lain sebagai pelaksana UU yang dimohonkan Judicial Review, saya berharap agar tetap arif, bijaksana, profesional dan proper menempatkan posisi dan dirinya.

Tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang diembannya dalam melaksanakan UU 19 Tahun 2019 harus dijalankan secara penuh sampai dengan keputusan MK memutuskan sebaliknya. Hati-hati, jangan sampai penegak hukum tidak menjalankan hukum atau bahkan melanggar hukum, ini akan menjadi potret dan preseden yang sangat buruk buat penegakan hukum di negeri ini,” pungkas legislator dari dapil Jatim IX ini. (Rilis)

Banner Iklan Rafting Jarrak Travel

Related Articles

10 Comments

  1. 798993 107451Usually I dont read write-up on blogs, but I would like to say that this write-up quite compelled me to try and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, very excellent post. 168398

  2. 730848 457666Id need to verify with you here. Which isnt something I often do! I take pleasure in reading a post that could make men and women think. Additionally, thanks for allowing me to comment! 788063

  3. 15917 163944It is hard to discover knowledgeable men and women on this subject nevertheless you sound like you know what you are talking about! Thanks 457707

  4. 622628 667682definitely like your internet site but you require to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling difficulties and I uncover it really troublesome to tell the truth nevertheless I will surely come back once again. 820975

  5. 104829 970632An intriguing discussion will probably be worth comment. I believe that you can write read much more about this topic, may effectively surely be a taboo topic but normally folks are inadequate to chat on such topics. To a higher. Cheers 770727

  6. 780008 534649Thank you for this. Thats all I can say. You most definitely have made this into something thats eye opening and important. You clearly know so significantly about the subject, youve covered so numerous bases. Fantastic stuff from this part with the internet. 363308

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button