SINGARAJA-JBM.CO.ID – Pemkab Buleleng mendapatkan hibah beberapa aset milik Pemprov Bali yang ada di Buleleng. Usaha permohonan dilakukan sebagai upaya penataan aset yang ada di Kabupaten Buleleng.

Tercatat ada 19 bidang tanah dan tujuh bangunan yang dihibahkan Pemprov Bali ke Pemkab Buleleng. Semuanya dimanfaatkan untuk fasilitas umum dan sarana kepentingan masyarakat lainnya.

Dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu, Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, menjelaskan usaha ini sebagai langkah penertiban dan pemanfaatan aset yang ada. Di satu sisi, penertiban dalam rangka penataan aset yang berhubungan dengan mata anggaran yang dianggarkan. Secara administratif, permohonan hibah dan juga hibah harus dilakukan. “Agar tidak terjadi kesalahan penataan aset dan pemberian anggaran pada aset itu,” jelasnya.

Kedua adalah langkah untuk menghindari terjadinya pembiaran menyangkut fungsi dari aset tersebut. Aset-aset yang diterima bisa difungsikan misalnya sebagai taman, fasilitas umum, dan kantor. Tidak ada lahan-lahan ataupun bangunan yang terbengkalai lagi. “Ini kan bisa dimanfaatkan. Yang jelas ini sangat bermanfaat bagi kita khususnya masyarakat Buleleng,” ujar Agus.

Agus Suradnyana pun mengungkapkan ke depan Pemkab Buleleng akan menanyakan aset-aset yang masih dalam lelang bank ataupun yang masih dalam sengketa untuk bisa dimanfaatkan. Utamanya aset-aset yang berada di Kota Singaraja. Misalnya, untuk memperindah wajah kota seperti pembuatan taman. Agar tidak terjadi kekumuhan di kota. Pemkab Buleleng akan bersurat kepada Pemprov Bali untuk menanyakan hal ini.

“Kalau sudah selesai sengketanya, mau diambil lagi ya silahkan. Paling kita menata ringan saja. Seperti kebun-kebun dan pohon-pohon agar lebih rindang,” ungkapnya.

Mantan anggota DPRD Provinsi Bali ini menambahkan khusus untuk aset-aset milik Pemprov Bali, telah memberikan manfaat yang luar biasa untuk Buleleng. Seperti ada untuk Taman Bung Karno dan Taman Yuwana Asri. Banyak yang sudah bisa dimanfaatkan. Ada pula aset-aset besar yang diharapkan bisa menggerakkan aspek ekonomi. Contohnya adalah tanah di Pemuteran. Pemanfaatan aset tanah di Pemuteran harus cepat dicarikan jalan keluar sehingga ada keleluasaan untuk mencarikan investor yang mau berinvestasi disana.

“Agar bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tanah tersebut bisa memberikan manfaat bagi kondisi pariwisata dan sekaligus mendorong perekonomian di Kabupaten Buleleng. Ini ke depan akan saya usulkan setelah hibah pertama dan kedua selesai,” pungkas Agus.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

JAKARTA, WWW.JBM.CO.ID || Akhirnya Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, terdapat modus dana anggaran penanganan Covid-19 diselewengkan untuk kepentingan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

“Penyalahgunaan juga bisa dilihat dari besar kecilnya permintaan anggaran penanganan Covid-19, di wilayah atau daerah yang ikut menyelenggarakan pilkada serentak,” katanya, melalui keterangan yang dilansir dari suara.com di Jakarta, Sabtu (11/7/2020).

Ia menyatakan beberapa kepala daerah yang berkepentingan untuk maju, KPK melihat mengajukan alokasi anggaran Covid-19 yang cukup tinggi, padahal kasus di wilayahnya sedikit.

Selain itu, kata dia, ada juga kepala daerah yang mengajukan anggaran penanganan Covid-19 yang rendah, padahal kasus di wilayahnya terbilang tinggi.

Hal tersebut terjadi karena kepala daerah itu sudah memimpin di periode kedua sehingga tidak berkepentingan lagi untuk maju.

“Saya ingatkan, jangan main-main. Ini menjadi perhatian penuh KPK. Terlebih dana penanganan Covid-19 sebesar Rp695,2 triliun dari APBN maupun APBD adalah uang rakyat yang harus jelas peruntukannya dan harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya,” tuturnya.

KPK, lanjut Firli, juga mengucapkan banyak terima kasih atas peran aktif seluruh elemen masyarakat bersama-sama KPK turut mengawasi proses penggunaan dana penanganan Covid-19 yang dilakukan penyelenggara negara baik di pusat maupun aparatur pemerintah khususnya kepala daerah, sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah.

Selain bisa melaporkan langsung ke KPK, ia mengatakan masyarakat juga dapat mengakses aplikasi JAGA Bansos untuk melaporkan upaya-upaya penyelewengan yang dilakukan aparatur pemerintahan baik di pusat maupun di daerah kepada KPK.

Ia mengungkapkan beberapa laporan masyarakat yang masuk ke KPK saat ini sudah ditindaklanjuti lembaganya.

“Kembali saya ingatkan kepada calon koruptor atau siapapun yang berpikir atau coba-coba korupsi anggaran penanganan Covid-19, hukuman mati menanti dan hanya persoalan waktu bagi kami untuk mengungkap semua itu,” ujar dia.

Redaksi-Seno

Sumber : Suara.com

JAKARTA, WWW.JBM.CO.ID || Viralnya dukungan dan suport Dewan Pengurus Daerah BaraJP seluruh indonesia dan perwakilan luar negeri bukan tanpa alasan.

Berikut wawancara media ini kepada Yogie T Wardhana, Aktivis Senior BaraJP, Minggu (12/7/2020).

Apa yang mejadi alasan BaraJP begitu suport Erick tohir akhir – akhir ini bung

“BaraJP adalah Relawan Jokowi yang satu garis dengan Visi – misi Jokowi.
Pemilihan Erick Tohir menjadi menteri BUMN bukan sebuah ujug – ujug, pak Jokowi sudah lakukan pertimbangan yang mendalam atas hal ini.
Beliau pejuang, berkeringat, dan biasa di dunia bisnis. Kita lihat juga dalam bekerja sebagai menteri grafiknya baik dengan indikator kepuasan masyarakat juga cukup baik.

“Orang baik tentu harus mendukung orang baik juga dong” ini yang selalu disampaikan Ketum Viktor S Sirait kepada kita semua.
Dan dalam waktu dekat Ketum BaraJP Vikor S Sirait tentu akan sampaikan pernyataan Resminya terkait hal ini.

Bukankah terkait Jabatan komisaris dan sebagainya nih ?

Kita gak menapik bahwa dalam politik menjadi wajar jika memberikan posisi bersama terhadap para pejuangnya atau ada yang bilang bahwa yang berkeringat yang mendapat hasil. Ini sah dan wajar dalam politik, jangankan kawan lawanpun kita peluk setelah kompetisinya selesai.

Pak erick ini perlu didukung karna jangan sampai beliau ini sendirian, menjadi menteri BUMN itu gak gampang mafia disana itu sudah mengakar, ini alasan utama kita.

Apa yang menjadi masukan anda terhadap beliau jika boleh tahu ?

Kita berharap beliau mampu mereformasi Sumber Daya Manusia yang berorientasi Pancasila dan sejalan dengan visi misi Presiden Jokowi.

Kemudian terkait rangkap Jabatan dikementerian BUMN ini masalah klasik yang perlu juga dilakukan reformasi.
Memang sih, untuk beberapa jabatan perlu dilakukan rangkap untuk mempermudah kordinasi antar BUMN dan Lembaga lainnya.

BUMN sebagai Pemain utama dalam mengelola sektor bisnis gak boleh kalah oleh arus liberalisasi dan kapitalis.

Orientasi fokus pemulihan ekonomi terdampak wabah Covid – 19.

Demikian wawancara singkat redaksi terhadap bung Yogie T wardhana, DPP BaraJP (Barisan Relawan Jokowi Presiden) terkait dukungan DPD BaraJP kepada menteri BUMN.

Melalui penelusuran awak media, banyak statement yang enukik kepada posisi Erick Tohir, sejak pembongkaran – pembongkaran sejumlah bobroknya di beberapa BUMN.

Redaksi-Seno

Sumber ; Rillis