KPK AJUKAN KASASI TERKAIT VONIS BEBAS SOFYAN BASIR

2 min read
Spread the love

JAKARTA – JBM.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan kasasi terkait vonis bebas terhadap eks Direktur Utama PLN, Sofyan Basir dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1.

“Kemarin teman kami sudah ajukan kasasi atas putusan tingkat pertama Pak SB (Sofyan Basir)” kata jaksa KPK Lie Putra Setiawan, Sabtu, (16/11/2019).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan bahwa ada sejumlah poin yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim.

“KPK juga sudah mulai mengidentifikasi ada beberapa poin yang cukup krusial yang kami pandang belum dipertimbangkan oleh majelis hakim di tingkat pertama ini. Ini akan kami uraikan lebih lanjut,” tuturnya.

Baca Juga :  Calon Wali Kota Balam, Ike Edwin Dukung New Normal Covid-19

Salah satu poin tersebut kata dia, soal kesaksian Sofyan Basir soal apakah ada atau tidak praktik suap dalam proyek PLTU Riau-1.

Febri menyebut, pada persidangan itu, Sofyan Basir mengaku pernah diberi tahu Eni Maulani Saragih tentang pertemuannya dengan pengusaha Johanes Kotjo.

“Ada bukti-bukti yang kami pandang kami lihat itu belum dipertimbangkan oleh hakim. Karena sebenarnya pada persidangan sebelumnya dengan terdakwa Eni Saragih, Sofyan Basir pernah menyampaikan keterangan sebagai saksi sebelumnya bahwa yang bersangkutan pernah diinformasikan atau mengetahui terkait dengan adanya kepentingan Eni Saragih yang diutus oleh partainya untuk mencari pendanaan kegiatan partai politik. Ini belum dipertimbangkan,” ucapnya.

Baca Juga :  LSPM Kordinasi dengan Dinas P3A Lampura Bahas UU Perlindungan Perempuan dan Anak

“Dan ada keterangan juga dari Eni Saragih di proses persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa sebenarnya mengetahui hal tersebut,” imbuhnya.

KPK juga akan menguraikan soal alasan pencabutan BAP Sofyan Basir yang dianggap tidak logis.

“Tapi nanti akan kami jelaskan lebih lanjut pada rumusan memori kasasi ke Mahkamah Agung,” katanya.

Sofyan sebelumnya dinyatakan tidak bersalah melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 Ke-2 KUHP dan Pasal 11 juncto Pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 Ke-2 KUHP.

Baca Juga :  LBH Sarbumusi Bagikan Paket Sembako Bagi Warga Korban PHK

Dia tidak terbukti memfasilitasi pemberian suap dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo kepada mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih dan mantan Mensos Idrus Marham.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *