KETUA KI SUMBAR ADRIAN TUSWANDI: KETERBUKAAN INFORMASI BUKAN HANTU

2 min read
Spread the love

 

PADANG-JBM.CO.ID-Ketua Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat Adrian Tuswandi didampingi Wakil Ketua Noval Wiska mengungkapkan persoalan keterbukaan informasi publik bukan hantu dan tidak perlu ditakuti oleh pejabat publik apalagi  hal tersebut dibiayai oleh negara atau APBD. Tidak ada lagi alasan informasi dikecualikan terkait program dan kegiatan yang dilakukan.

 

“Wartawan adalah corongnya dan wartawan punya UU Pers. Tanpa peran dari wartawan apa yang telah dilakukan oleh pejabat publik tidak akan bisa diketahui masyarakat,” tegas Adrian, Rabu (13/11).

Baca Juga :  Tak Lolos Rekomendasi Demokrat, Subroto Dikabarkan Terus Lanjut Dengan PDIP dan PKB?

Menurut Adrian harusnya pejabat publik di Pessel Sumbar punya semangat sama dengan Bupati Hendrajoni soal keterbukaan informasi publik. Namun soal informasi publik masyarakat juga harus memahami bagaimana keterbukaan informasi publik, memenuhi prosedur digariskan UU keterbukaan informasi publik.

Komitmen Bupati Hendrajoni pada perangkat daerahnya agar transparan, terbuka dan tidak main–main dalam penggunaan anggaran.

Sedangkan bagi masyarakat yang ingin memerlukan informasi, pihaknya menyarankan masyarakat datang ke kantor Badan Publik karena disana sudah ada petugas PPID akan mengarahkan bagaimana prosedur yang harus diikuti contohnya mengisi formulir permohonan informasi. Ditambahkan, pemohon informasi publik wajib melampirkan identitas yang jelas.

Baca Juga :  VIRUS CORONA: BUPATI BANGLI DICERCA HABIS-HABISAN PELAKU PARIWISA KINTAMANI

” Keterbukaan bukan hantu bagi pejabat publik, apalagi anggaran digunakan bersumber dari APBN atau APBD, dan setiap warga berhak diberikan akses, namun begitu aturan harus diikuti,” kata Ketua KI Sumbar Adrian Tuswandi.

Sejauh ini menurut Adrian, Komisi Informasi Sumetera Barat sangat mengeparesiasi serta mendukung penuh pejabat publik yang tidak menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai hantu yang harus ditakuti. Jika perlu setiap program yang menggunakan APBD atau APBN di setiap perangkat daerah agar dipublikasikan baik melalui website, spanduk, baliho dan media massa.

Baca Juga :  Laksanakan Patroli Dialogis di Wilayah Tiban Oleh Tim Satgas Pencegahan Aman Nusa II

“Dan, dimana masyarakat di luar sangat membutuhkan informasi apa yang telah dilakukan oleh pejabatnya” ujarnya mengakhiri perbincangan.

JBM.CO.ID/ins

Editoŕ: asep

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *