Connect with us

Berita

DEMOKRAT TAK SETUJU USULAN JABATAN PRESIDEN TIGA PERIODE

Published

on

    

JAKARTAJBM.co.id – Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto tidak setuju dengan amandemen UUD 1945 yang salah satunya diusulkan agar masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.

“Dalam negara hukum tidak seorangpun ditoleransi untuk abai dan tidak patuh terhadap amanah Konstitusi dan UU, termasuk Presiden sekalipun. Untuk itu wacana perubahan periode jabatan Presiden menjadi 3 kali merupakan pandangan yang sangat keliru dan inkonstitusional,” kata Didik kata di Kompleks Parlemen, Selasa, (12/11/2019).

Baca Juga :  Dokter Reisa Ingatkan Ibadat Aman COVID-19 dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Didik mengatakan bahwa Presiden harus bisa memahami dengan baik amanah Konstitusi. Sehingga Presiden bisa menyesuaikan sejumlah program dengan Konstitusi, bukan justru sebaliknya Konstitusi diubah berdasarkan kehendak pihak tertentu.

“Sesuai Konstitusi Presiden menjabat selama 5 tahun dan boleh dipilih kembali untuk kedua kalinya. Dalam logika ini mestinya sejak awal Presiden sadar harus membuat program prioritas selama 5 tahun juga.”

“Jangan sebaliknya, karena program prioritasnya tidak selesai dalam 5 tahun, Konstitusi harus diamandemen disesuaikan dengan kehendak presiden. Jelas, ini cacat nalar dan logika dalam perspektif negara hukum,” terang Ketua Umum Karang Taruna ini

Baca Juga :  Siap Terima Laporan, KPK Luncurkan Fitur JAGA Bansos

Selanjutnya Didik, mengajak segenap pendukung dan rakyat Indonesia untuk mengawal dan mendukung setiap langkah presiden dalam menunaikan amanah rakyat, dengan tetap memegang teguh pada Konstitusi.

“Tidak perlu berwacana yang tidak logis, Konstitusi sudah mengatur, mari kita dukung presiden untuk menjalankan amanahnya secara konstitusional. Jangan mendorong wacana yang tidak sesuai dengan harapan rakyat dan bertentangan dengan Konstitusi,”pungkas Didik

Sebelumnya pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono mengusulkan agar MPR mengamandemen Pasal 7 UUD 1945 supaya presiden dan wakil presiden bisa menjabat tiga periode.

Baca Juga :  TAKUTLAH KEPADA ALLAH DENGAN MENGHINDARI WABAH VIRUS CORONA

“Tanpa kesinambungan kepemimpinan Presiden Jokowi lima tahun lagi setelah 2024, saya khawatir berbagai proyek strategis nasional, salah satunya pemindahan ibu kota negara, tidak akan berjalan sesuai rencana. Jadi saya mengusulkan agar MPR mempertimbangkan untuk mengamandemen UUD 1945, khususnya agar presiden bisa menjabat tiga periode,” jelas Suhendra, yang juga penggagas ‘Sabuk Nusantara’, dalam keterangan tertulis, Selasa (12/11/2019).

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Kamladu Pacitan, Ingatkan Tinggi Gelombang Capai 6 Meter

Published

on

By

Pacitan, www.jbm.id- Kondisi cuaca di Kabupaten Pacitan, masih perlu kewaspadaan lebih dari masyarakat, utamanya para nelayan. Mengingat dalam waktu singkat perubahan cuaca ekstrim masih akan berlangsung.

Komandan Pos Keamanan Laut Terpadu (Kamladu) Kabupaten Pacitan, Pelda Eden Totok Budianto, dalam siaran persnya mengatakan, saat ini cuaca cerah berawan. Suhu udara diantara 23 derajat celsius hingga 30 derajat celcius. Tingkat kelembapan berkisar 95 persen hingga 60 persen. “Kecepatan angin 7 – 20 km/jam, dan angin berhembus dari Timur. Tinggi gelombang atau ombak 4 – 6 Meter,” ujarnya, Senin (13/7).

Baca Juga :  Arinal Djunaidi Cek Persiapan Akhir Musda X Golkar Lampung

Karena itu, ia mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap perubahan cuaca secara singkat serta peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang. “Saat ini tinggi gelombang mencapai 6 meter,” sebutnya.

Totok menekankan, agar masyarakat siap siaga dalam mengahadapi bencana. “Kenali ancamannya, kurangi resikonya dan siapkan strateginya. Siap untuk selamat dan menjadi budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jaga alam sehingga alam akan menjaga kita,” tandasnya. (yun).

Continue Reading

Berita

Projo Pacitan: Semua Bakal Calon Diharapkan Bisa Bersinergi, Jangan Saling Serang

Published

on

By

Pacitan, www.jbm.id- Ketua Projo ( Pro Jokowi) Kabupaten Pacitan, John Vera Tampubolon, kembali buka mulut seputar Pilbup 2020.

Kali ini, John memberikan masukan kepada semua bakal calon, utamanya yang hendak berangkat dari Partai Demokrat, agar mereka bisa lebih akur dan bersinergi. “Saat ini, semua masih belum jelas. Siapa lawan dan siapa kawan, semua masih abu-abu,” kata mantan anggota DPRD Pacitan masa jabatan 1999-2004 ini, Senin (13/7).

Baca Juga :  Kepala Dikbud Pacitan: Tidak Ada Guru Berstatus SPK Di Pacitan

Dengan begitu, tak perlu ada kompetisi yang sengit. Sebab legalitas pencalonan mereka masih belum jelas. Yang selama ini mungkin masif melakukan pergerakan, namun kalau pada akhirnya nanti tidak mendapat rekomendasi pencalonan, tentu niatnya untuk maju sebagai calon bupati, akhirnya pupus. “Begitupun bagi yang selama ini terkesan silent, namun apabila dipenghujung waktu nanti mendapatkan rekomendasi, ya sebaiknya untuk dihargai dan didukung penuh prosesnya menuju Pilbup,” jelas John Vera.

Baca Juga :  Arinal Djunaidi Cek Persiapan Akhir Musda X Golkar Lampung

Menurut John, sebaiknya semua bakal calon yang saat ini masih menunggu kepastian rekomendasi pencalonan, bisa bersinergi dan jangan saling serang satu dengan lainnya.

Kalau bisa, mereka saling bergandeng tangan, bersama-sama mengunjungi masyarakat. “Sehingga nantinya, siapapun yang akan berhasil mendapatkan rekomendasi, itulah yang sama-sama didukung.

Tapi kalau saat ini sudah nampak tensi persaingan, pada akhirnya nanti mereka yang tidak terekomendasi akan menyeberang mendukung calon yang diusung oleh partai politik lainnya. Nah, ini yang seharusnya dijadikan perhatian bagi semua bakal calon dari Partai Demokrat, untuk mensolidkan langkah. Sebab sekali lagi, semuanya masih belum jelas. Siapa kawan dan siapa lawan,” tukasnya. (yun).

Continue Reading

Berita

BULELENG DAPATKAN HIBAH ASET TANAH DAN BANGUNAN DARI PEMPROV BALI

Published

on

By

SINGARAJA-JBM.CO.ID – Pemkab Buleleng mendapatkan hibah beberapa aset milik Pemprov Bali yang ada di Buleleng. Usaha permohonan dilakukan sebagai upaya penataan aset yang ada di Kabupaten Buleleng.

Tercatat ada 19 bidang tanah dan tujuh bangunan yang dihibahkan Pemprov Bali ke Pemkab Buleleng. Semuanya dimanfaatkan untuk fasilitas umum dan sarana kepentingan masyarakat lainnya.

Dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu, Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, menjelaskan usaha ini sebagai langkah penertiban dan pemanfaatan aset yang ada. Di satu sisi, penertiban dalam rangka penataan aset yang berhubungan dengan mata anggaran yang dianggarkan. Secara administratif, permohonan hibah dan juga hibah harus dilakukan. “Agar tidak terjadi kesalahan penataan aset dan pemberian anggaran pada aset itu,” jelasnya.

Baca Juga :  Kades Diminta Gandeng Tokoh Agama, Adat, RT, PKK, Pemuda, dan Babinsa Saat Lakukan Pendataan Penerimaan BLT Dana Desa

Kedua adalah langkah untuk menghindari terjadinya pembiaran menyangkut fungsi dari aset tersebut. Aset-aset yang diterima bisa difungsikan misalnya sebagai taman, fasilitas umum, dan kantor. Tidak ada lahan-lahan ataupun bangunan yang terbengkalai lagi. “Ini kan bisa dimanfaatkan. Yang jelas ini sangat bermanfaat bagi kita khususnya masyarakat Buleleng,” ujar Agus.

Agus Suradnyana pun mengungkapkan ke depan Pemkab Buleleng akan menanyakan aset-aset yang masih dalam lelang bank ataupun yang masih dalam sengketa untuk bisa dimanfaatkan. Utamanya aset-aset yang berada di Kota Singaraja. Misalnya, untuk memperindah wajah kota seperti pembuatan taman. Agar tidak terjadi kekumuhan di kota. Pemkab Buleleng akan bersurat kepada Pemprov Bali untuk menanyakan hal ini.

Baca Juga :  Kapuskersin TNI Terima Kunjungan Siswa Navy Staff Course Pakistan

“Kalau sudah selesai sengketanya, mau diambil lagi ya silahkan. Paling kita menata ringan saja. Seperti kebun-kebun dan pohon-pohon agar lebih rindang,” ungkapnya.

Mantan anggota DPRD Provinsi Bali ini menambahkan khusus untuk aset-aset milik Pemprov Bali, telah memberikan manfaat yang luar biasa untuk Buleleng. Seperti ada untuk Taman Bung Karno dan Taman Yuwana Asri. Banyak yang sudah bisa dimanfaatkan. Ada pula aset-aset besar yang diharapkan bisa menggerakkan aspek ekonomi. Contohnya adalah tanah di Pemuteran. Pemanfaatan aset tanah di Pemuteran harus cepat dicarikan jalan keluar sehingga ada keleluasaan untuk mencarikan investor yang mau berinvestasi disana.

Baca Juga :  Kepala Dikbud Pacitan: Tidak Ada Guru Berstatus SPK Di Pacitan

“Agar bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tanah tersebut bisa memberikan manfaat bagi kondisi pariwisata dan sekaligus mendorong perekonomian di Kabupaten Buleleng. Ini ke depan akan saya usulkan setelah hibah pertama dan kedua selesai,” pungkas Agus.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Trending