SUBSIDI PESERTA BPJS, PEMERINTAH JANGAN HITUNG UNTUNG RUGI

2 min read
Spread the love

JAKARTA – Jbm.co.id.-Berbagai kalangan masih menyoroti kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meski sudah ada lampu hijau dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait usaha untuk mensubsidi peserta BPJS kelas tiga. Masalah tersebut tetap menjadi kekhawatiran tersendiri mengingat belum ada keputusan resmi dari pemerintah.

Sorotan terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu disampaikan pengamat sosial Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universias Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Rizqon Syah. Ia menuturkan pemerintah jangan sekali-kali bicara untung rugi ketika ingin melakukan subsidi untuk peserta BPJS Kesehatan kelas tiga. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban pemerintah mensejahterakan kehidupan rakyatnya sebagaimana pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Baca Juga :  PASAR GOTONG-ROYONG: GUBERNUR BALI APRESIASI PARTISIPASI INSTANSI PEMERINTAH

Subsidi kepada kelas tiga peserta BPJS Kesehatan oleh pemerintah itu menurut Rizqon Syah, sudah sangat tepat mengingat kondisi masyarakat yang masih membutuhkan bantuan. Dengan kebijakan tersebut, maka kehadiran negara dirasakan masyarakat kalangan bawah.

“Kalau bicara untung rugi pemerintah sangat kapitalistik ya berat, semua yang mampu membayar ya digilas habis,” kata Rizqon Syah di Jakarta, Sabtu (9/11/19).

Menurutnya jika menelusuri makna pembukaan UUD 1945 bahwa negara harus mensejahterakan kehidupan bangsa, maka pemerintah memang harus berkorban untuk masyarakat, salah satunya berkorban untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

“Jadi menurut saya tidak ada untung rugi, memang negara harus berkorban ya bekorban memang ini ‘kan memang berkelas penduduk kita, ada rendah, menengah dan atas, intinya terjadi stratifikasi sosial, ekonomi juga begitu,” tegasnya.

Baca Juga :  BAKSOS IV RAMAI FOUNDATION: BAGI-BAGI NASI KOTAK KEPADA WARGA PINGGIRAN SUNGAI BENHILL

Ditambahkannya agar pengelolaan BPJS Kesehatan berjalan maksimal, tidak ada hal-hal krusial di masyarakat, pengelolaan BPJS oleh pemerintah harus transparan terutama menyangkut dana lantaran uang tersebut hasil iuran masyarakat.

“Artinya pengelolaanya benar-benar diketahui oleh publik. Paling penting ketika BPJS atau pemerintah sudah transparan mengelola dana masyarakat ini tentunya semua akan merasa diterangi penejalsan-penjelasan tentang bagaimana pengelolaan dana ini untuk kesejahteraan,” tuturnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden no 75 tahun 2019 resmi menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen. Aturan itu berlaku untuk semua peserta BPJS Kesehatan baik peserta bukan penerima upah maupun peserta bukan pekerja.

Baca Juga :  Evaluasi Korsupgah 2019, KPK Bantu Sulsel Selamatkan Keuangan Daerah Rp6,9 Triliun

Kenaikan yang diteken Presiden Joko Widodo pada Kamis (24/10) tersebut merupakan perubahan atas Peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Besaran iuran yang harus dibayar masyarakat antara lain Rp 42.000 per bulan untuk kelas III, Rp 110.000 per bulan untuk kelas II, dan Rp 160.000 per bulan untuk kelas I.

Namun kemarin, Menteri Kesehatan RI dr Terawan Agus Putranto berencana melakukan subsidi untuk peserta BPJS Kesehatan kelas III. Saat ini, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian terkait termasuk dengan Presiden Joko Widodo.

Jbm.co.id/ins
Editor: Asep

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *