SOAL KESALAHAN INPUT ANGGARAN, DJAROT SEBUT BUKAN SISTEM TAPI SDM YANG BODOH
2 min read
JAKARTA – JBM.co.id – Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat ikut angkat suara soal pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bahwa kesalahan pada rencana karena sistem elektronik APBD yang sudah dibuat oleh pemerintahan sebelumnya.
Dia menegaskan jika kesalahan diakibatkan oleh mereka yang memasukkan data, bukan diakibatkan oleh sistemnya.
“Kalau menurut saya sih yang salah ya yang menginput. Yang menginput inilah yang harus dievaluasi. Kalaupun memang sistemnya itu masih belum benar, ya tugasnya Bappeda dong untuk benerin,” kata Djarot di DPR, Kamis (31/10/2019).
Menurut dia, jika memang ada kesalahan dalam sistem yang dibuat pemerintahan sebelumnya, maka seharusnya dilakukan perbaikan untuk mencegah potensi mulculnya kesalahan saat input anggaran dimasukkan.
“Yang bodoh itu bukan sistemnya, tapi kita-kita SDMnya yang input. Kita bisa sempurnakan sistem itu sebenarnya, itu tugas kita,” ungkapnya.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar Anies terbuka dalam persoalan anggaran dengan e-budgeting yang sudah dibuatnya dulu. Sebab dengan adanya sistem elektronik bisa mengantisipasi susunan anggaran yang tidak sesuai dan diketahui oleh masyarakat luas.
“Artinya jalau itu semakin tertutup semakin gelap dan kontrolnya semakin sedikit dan kemudian ada penyusupan-penyusupan anggaran lagi nanti,” tambahnya.
“Sebaiknya dibuka saja, dibuka. Kalaupun ada masukan-masukan dari siapa saja yang terima saja. Tapi untuk warga masyarakat enggak usah gaduh, enggak usah nyinyir, enggak usah baper. Ini proses baik tanpa harus hakimi mana salah mana benar. Tapi bagaimana kita memperbaiki,” sambungnya.
Sebelumnya Anies menjelaskan bahwa sisteme-budgeting tersebut tidak memiliki pola verifikasi sehingga harus dilakukan secara manual. Disaat itu pula kesalahan tersebut kerap terjadi. Sebab sistemnya sudah digital namun tidak smart.
“Kalau smart system, dia bisa melakukan pengecekan, dia bisa melakukan verivikasi, dia bisa menguji,” tutur Anies.
Sistem e-budgeting sendiri adalah sistem yang terkomputerisasi. Sistem ini dicanangkan saat kepemimpinan Jokowi dan Ahok yang mana saat itu keluarnya peraturan Gubernur Nomor 145 tahun 2013 tentang Penyusunan APBD melalui electronic budgeting.
