Mendagri Tito minta KPK awasi dana daerah Rp. 800 Triliun

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut serta dalam mengawasi pengelolaan dana untuk daerah tahun 2020 mendatang.

Demikian disampaikan Tito usai bertemu dengan dua pimpinan KPK, Saut Situmorang dan Alexander Marwata.

“Kita tahu bahwa tahun depan itu lebih kurang Rp 800-an triliun anggaran yang akan di-transfer ke daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota, ini memerlukan pembinaan agar tepat sasaran, sekaligus pengawasan agar jangan sampai terjadi penyimpangan,” ujar Tito Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

Disinggung pengawasan dana tersebut Tito menyebut setidaknya ada sejumlah hal yang harus diawasi KPK, mulai dari tingkat perencanaan, dana desa sampai pada manajemen aset.

“Ini memberikan masukan yang sangat penting bagi jajaran Kemendagri nanti akan menjadi salah satu masukan untuk rencana aksi ke depan tahun 2020,” ungkap Tito.

Sementara menyambung pernyataan Tito, Alexander Marwata menuturkan pihaknya akan fokus pada mandat dan visi misi dari Presiden. Visi misi yang dimaksud Alex tersebut di antaranya pembenahan infrastruktur, pembinaan SDM, serta perbaikan iklim investasi.

“KPK juga akan memfokuskan ke area situ, nanti kita akan koordinasi dengan Mendagri, terutama untuk supaya daerah-daerah itu juga bisa menjabarkan visi dan misi dari bapak presiden supaya ada sinkronisasi antara program pemerintah pusat dengan program pemerintah di daerah, itu nanti yang akan kami lakukan bersama-sama dengan kemendagri,” kata Alex.

Ditambahkannya nilai tersebut meningkat 5,2 persen dibandingkan dengan outlook APBN 2019 yaitu sebesar Rp 814,4 triliun.

admin

See author's posts