Rudenim Denpasar Deportasi WNA Perancis dan Spanyol Pelanggar Aturan Keimigrasian
Jbm.co.id-BADUNG | Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim Denpasar kembali mendeportasi WNA yang kali ini adalah seorang kakek berinisial JLB (73) berkewarganegaraan Prancis dan seorang wanita berinisial MCE (49) asal Spanyol, karena telah melanggar Pasal 75 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Dalam ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Imigrasi melakukan sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian kepada WNA tersebut.
JLB diketahui menjadi subjek laporan masyarakat di daerah Kerobokan yang dianggap meresahkan dan memprihatinkan, dikarenakan dia sudah sakit-sakitan, sulit berjalan dan sulit diajak berkomunikasi serta hanya tinggal sebatang kara di rumah yang disewa dari warga setempat.
Bahkan dia harus ditampung dan dirawat warga, karena keadaannya yang sudah tidak sanggup membayar uang sewa rumah yang ditempatinya.
Warga menduga dia sudah berpisah dengan istrinya yang berstatus WNI dan dan istrinya telah mengambil alih harta JLB bahkan diduga istrinya sudah menikah lagi dengan orang lain. Warga pun sudah berusaha berkomunikasi dengan keluarganya di Perancis namun belum ditemukan solusi.
Atas laporan tersebut, JLB diamankan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, pada 6 Juli 2023 lantaran dia tidak dapat menunjukkan paspornya.
Namun, belakangan dikonfirmasi dari Konsulat Prancis bahwa dia adalah WNA atau Warga Negara Asing asal Prancis dan berharap agar JLB dibantu untuk didetensi untuk ditampung dan diupayakan kepulangannya.
Sedangkan, MCE terlebih dahulu diamankan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, pada 14 Juni 2023 atas tindakannya yang telah mengganggu ketertiban umum.
Disebutkan, MCE telah masuk ke rumah warga di wilayah Desa Bunutan, Amed, Karangasem tanpa izin dan mengaku-ngaku properti itu adalah miliknya, meski dia tidak dapat menunjukkan bukti surat kepemilikannya dan malah membentak petugas imigrasi, Satpol PP, Polres Karangasem dan aparat desa yang mencoba mengamankannya.
Selanjutnya, dikarenakan pendeportasian belum dapat dilakukan, maka Kanim Ngurah Rai pada 6 Juli 2023 menyerahkan JLB dan Kanim Singaraja menyerahkan MCE pada 16 Juni 2023 ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar untuk didetensi dan diupayakan pendeportasiannya lebih lanjut.
Kepala Rudenim Denpasar Babay Baenullah menyatakan berdasarkan catatan Imigrasi, MCE adalah eks pemegang VOA dan JLB adalah pemegang ITAP.
“Selama masa pendetensian, kami rawat JLB dengan penuh rasa kemanusiaan dari urusan kesehatan hingga urusan MCK mengingat kondisi fisik dan kesehatannya yang sangat terbatas.
Setelah melalui upaya komunikasi berkesinambungan dengan pihak Konsulat, akhirnya Konsulat negara Prancis bersedia membelikan tiket kepulangannya berikut dengan satu orang temannya WN Prancis sebagai pendamping, sedangkan MCE sanggup membiayai tiketnya sendiri,” terangnya.
JLB dideportasi melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, pada malam 4 Agustus 2023 dengan tujuan akhir Charles de Gaulle Paris International Airport sedangkan MCE dengan tujuan akhir El Prat Barcelona Intenational Airport.
Petugas Rudenim Denpasar mengawal dengan ketat dari Bali sampai mereka naik ke pesawat. Kedua WNA yang telah dideportasi akan dimasukkan dalam daftar penangkalan ke Direktorat Jenderal Imigrasi.
“Sesuai Pasal 102 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, penangkalan dapat dilakukan paling lama enam bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama enam bulan. Selain itu, penangkalan seumur hidup juga dapat dikenakan terhadap Orang Asing yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Namun demikian keputusan penangkalan lebih lanjut akan diputuskan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melihat dan mempertimbangkan seluruh kasusnya,” tutupnya.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali, Anggiat Napitupulu menyampaikan bahwa jajaran Imigrasi pada lingkungan Kanwil Kemenkumham Bali terus bekerja melakukan pengawasan orang asing dengan melakukan patroli keimigrasian.
“Kami juga telah memasang himbauan pada titik strategis agar para WNA menaati peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, dan apabila terdapat WNA yang melanggar peraturan hukum, kami siap lakukan tindakan tegas dengan melakukan pendeportasian,” pungkasnya. (red).
